
Ilustrasi editorial Cakrawala Legalitas.
Pembahasan
Saat merencanakan usaha, pendiri biasanya mulai dari satu angka: berapa dana yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan? Ketika usaha itu hendak didirikan sebagai PT, perhitungan tersebut berkembang. Pendiri perlu menetapkan modal dasar dan menentukan bagian saham yang akan ditempatkan serta disetor. Lalu, saat mengurus NIB melalui OSS, mereka kembali berhadapan dengan angka untuk mengisi rencana nilai investasi kegiatan usahanya. Karena muncul pada tahapan yang berdekatan dan sama-sama dinyatakan dalam rupiah, ketiganya mudah dianggap harus bernilai sama. Padahal, setiap angka menjawab kebutuhan yang berbeda.
Modal Dasar & Modal Setor
Modal dasar adalah nilai nominal seluruh saham yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Menurut Pasal 3 PP No. 8 Tahun 2021, besarannya ditentukan sendiri oleh para pendiri. Lalu dari modal dasar yang telah ditentukan, para pendiri juga harus memastikan berapa nilai yang akan disetorkan kepada Perusahaan. Pasal 4 PP No. 8 Tahun 2021 telah mewajibkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar harus disetor penuh dengan penyetoran yang sah. Artinya, modal disetor menunjukkan bagian saham yang benar-benar telah dibayar oleh pemegang saham, bukan sekadar dana yang hanya ditetapkan.
Nilai Investasi OSS RBA
Nilai investasi dalam OSS menjawab pertanyaan lain, berapa biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha yang direncanakan? Pasal 37 Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 5 Tahun 2025 memisahkan isian rencana nilai investasi dari sumber pembiayaannya. Komponen investasi dapat mencakup kebutuhan yang relevan dengan kegiatan usaha serta modal kerja untuk satu siklus perputaran usaha. Karena itu, nilai investasi tidak harus sama dengan modal dasar ataupun modal disetor, selisihnya perlu dapat dijelaskan melalui rincian kebutuhan proyek dengan menyertakan rencana sumber dananya.
Bagaimana Analoginya?
Bama dan Bara ingin mendirikan sebuah PT dengan melakukan kegiatan usaha restoran ramen. Mereka memperkirakan kebutuhan investasi sebesar Rp 1 miliar, akan tetapi keduanya telah bersepakat bahwa masing-masing akan menyetorkan Rp200 juta, sehingga modal ditempatkan yang akan disetor PT adalah Rp400 juta. Mereka menetapkan modal dasar Rp800 juta karena ingin menyediakan ruang untuk menerbitkan saham tambahan senilai hingga Rp400 juta apabila kelak usaha membutuhkan tambahan modal dari pemegang saham baru. Dengan demikian, angka Rp800 juta mencerminkan rencana struktur saham PT yang akan didirikan, sedangkan Rp400 juta mencerminkan setoran saham yang dilakukan dan dapat dibuktikan. Selisih Rp400 juta dalam modal dasar belum menjadi uang milik PT. Pemilihan angka tersebut merupakan keputusan pendiri yang dipersiapkan apabila nantinya modal setor akan ditambahkan.
Lalu bagaimana dengan angka Rp 1 miliar yang telah disebutkan?
Ketika mengurus NIB, Bama dan Bara menghitung kebutuhan restorannya: Rp450 juta untuk penyiapan tempat, Rp250 juta untuk peralatan, Rp 90 juta untuk biaya persiapan lainnya dan Rp 210 juta untuk modal kerja satu siklus operasional. Total Rp1 miliar inilah yang menjadi rencana nilai investasi yang akan mereka dicantumkan dalam sistem OSS RBA saat menerbitkan NIB. Tentunya dari rencana yang telah diperhitungkan dengan modal disetor Rp400 juta, mereka masih perlu memastikan sumber pembiayaan untuk sisa kebutuhan jalannya kegiatan usaha sebesar Rp600 juta.
Cerita Bama dan Bara menunjukkan mengapa angka AHU dan OSS dapat berbeda. Modal dasar menjelaskan nilai saham yang ditetapkan dalam PT, modal disetor menunjukkan angka yang dapat mereka setorkan untuk kebutuhan PT, sedangkan nilai investasi menggambarkan kebutuhan untuk kegiatan usaha ramen yang akan dilakukan.
Dengan pemisahan seperti ini tentunya dapat membantu para pendiri PT untuk melihat perhitungan yang dibutuhkan untuk rencana usaha yang akan dilakukan.
Dasar Hukum dan Referensi
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021Buka PDF ↗ Unduh PDF ↓
- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 5 Tahun 2025Buka PDF ↗ Unduh PDF ↓
Artikel ini bersifat informasi umum berdasarkan peraturan yang berlaku pada tanggal pembaruan dan bukan merupakan nasihat hukum atas kondisi spesifik usaha Anda.
Bagaimana penerapannya pada usaha Anda?
Ceritakan kondisi usaha Anda agar langkah selanjutnya dapat dipetakan sesuai kebutuhan.
Diskusikan kebutuhan Anda

